HARMONISATION OF REGULATIONS ON CROSS-BORDER RECEIVABLES IN INDONESIA IN AN EFFORT TO ACHIEVE LEGAL CERTAINTY AND PROTECTION FOR BUSINESS ACTORS
Keywords:
Factoring, Regulatory Harmonization, Legal Certainty, UNIDROIT, International FinancingAbstract
This research examines the urgency of harmonizing cross-border factoring regulations in Indonesia in response to the dynamics of economic globalization and the need for legal certainty for business actors. Factoring has emerged as a strategic financing instrument, playing a significant role in maintaining cash flow stability, fostering MSME growth, and providing alternative funding sources, including through cross-border schemes. However, Indonesia has yet to establish a comprehensive legal framework governing such practices, resulting in legal uncertainty and potential disputes. Employing a normative juridical method with a statutory and comparative law approach, this research contrasts domestic regulations with legal practices in Singapore, Malaysia, and the Philippines. These countries have adopted adaptive legal models, including the implementation of the UNIDROIT Model Law on Factoring. In Indonesia, factoring practices are still based on the principle of freedom of contract under Article 1338 of the Civil Code, which, while offering flexibility, fails to provide standardized legal norms, thereby contributing to uncertainty and weakening competitiveness. The absence of specific regulations places Indonesia at a disadvantage in creating a conducive legal climate for international business actors. This study recommends the formulation of national regulations aligned with international legal principles to promote an inclusive, transparent, and globally competitive financing system. Harmonizing regulations is expected to enhance investor confidence and provide legal protection for all parties involved in cross-border factoring transactions.
Downloads
References
Adolf, Huala. Hukum Perdagangan Internasional: Prinsip-Prinsip dan Konsepsi Dasar. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
Bridge, Michael G. The International Sale of Goods: Law and Practice. Oxford: Oxford University Press, 2017.
Budiono, Herlien. Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
David, Rene. Major Legal Systems in the World Today. London: Stevens, 1978.
Dicey, A.V. Introduction to the Study of the Law of the Constitution. London: Macmillan, 1885.
Faber, Dennis Camp. Harmonization of International Anjak piutang Law: UNIDROIT Model Law on Anjak Piutang. Cambridge: Cambridge University Press, 2024.
Fitzgerald, P.J. Salmond on Jurisprudence, 12th ed., London: Sweet & Maxwell, 1966.
Fuadi, Munir. Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktik, Cet. 2. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
Fuady, Munir. Hukum Pembiayaan Modern, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
Giri, Efraim Ferdinan. Akuntansi Keuangan I. Yogyakarta: Penerbitan STIE YKPN, 1995.
Goode, Roy. Commercial Law. London: Penguin Books, 2004.
Hadjon, Philipus M. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia Surabaya: Gadjah Mada University Press, 2005.
Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
Hamdi, Muchlis. Hukum dan Konstitusi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.
Hartono, Sri Redjeki. Hukum Perdagangan Internasional. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
Houte, Hans Van. The Law of International Trade. London: Swett & Maxwell, 1995.
Indrati, Maria Farida. Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
Kötz, Hein & Konrad Zweigert. An Introduction to Comparative Law. Oxford: Clarendon Press, 1998.
Marzuki, P. M. Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2017.
Malik, H. Hukum Jaminan Fidusia di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
Mutawalli, Muhammad. Negara Hukum Kedaulatan dan Demokrasi (Konsepsi Teori dan Perkembangannya), Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2023.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Statistik Perusahaan Pembiayaan, Jakarta: OJK, 2022.
Rahardjo, Satjipto. Hukum dan Masyarakat. Bandung: Angkasa, 2007.
Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
Rahardjo, Satjipto. Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. Jakarta: Kompas, 2009.
Robiyanto, Mohammad Yunies Edward, Hadi Ismanto, Eko Nur Fu’ad, Apriani Dorkas Rambu Atahau, Crowdfunding di Indonesia, Universitas Islam Nadhatul Ulama Jepara, Unisnu Press, Jepara, 2021.
Salinger, F. Anjak piutang, Law and Practice. London: Sweet & Maxwell, 1991.
Setiawan, R. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Bandung: Binacipta, 1987.
Setiawan, R. Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Bandung: Binacipta, 1987.
Sjahdeini, Sutan Remy. Kredit Sindikasi dan Masalah Hukumnya di Indonesia. Jakarta: Pustaka Utama, 2006.
Soekanto, S. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press 2007.
Soekanto, S., & Mamudji, S, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 13–15.
Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. Hukum Perdata: Hukum Perutangan, Bagian A. Yogyakarta: Liberty, 1980.
Subekti, R. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa, 2001.
Susilowati, Etty. Harmonisasi Hukum Perdagangan Internasional di Indonesia. Semarang: Badan Penerbit Undip, 2019.
Taufani, Galang & Suteki. Reorientasi Pemikiran Hukum Satjipto Rahardjo: Teori dan Kritik. Yogyakarta: Thafa Media, 2018.
Usman, Rachmadi. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
Waluyo, B. Penelitian Hukum dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, 2002).
Wijayanti, Maria Farida Indrati. Hukum di Indonesia: Teori dan Praktik. Jakarta: Rajawali Pers; 2024.
JOURNALS AND SCIENTIFIC ARTICLES
Abdullah, M. F., & Ismail, R. “Legal Framework for Factoring Transactions in Malaysia: Challenges and Opportunities.” Malayan Law Journal, 2020.
Astawa, I Gede Pantja. “Negara Hukum dan Pemerintahan yang Baik.” Jurnal Konstitusi Vol. 4 No. 1, 2007.
Fauzia, Rina. "Analisis Regulasi Anjak Piutang di Indonesia dan Implementasi Model Law UNIDROIT." Jurnal Hukum Ekonomi, 2022.
Harijanti, Susi Dwi.“Negara Hukum dan Demokrasi Konstitusional dalam Pemikiran Hukum Indonesia.” Jurnal Konstitusi Vol. 8 No. 1, 2011.
Huda, Rihandy, Misbahul. Kepastian Hukum Hak Subrograsi Perusahaan Penjamin Syariah terhadap Pembiayaan yang di Writhe Off (Hapus Buku) oleh Bank Syariah (Studi Kasus Klaim Penjaminan Pembiayaan Syariah di PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah), Jurnal Pendidikan Tambusai, Volume 6 Nomor 1 Tahun 2022.
Kaban, D. Tesa, D. Harianto, & M. Analisis Yuridis Anjak Piutang (Factoring) oleh Perusahaan Pembiayaan dalam Hal Debitur Wanprestasi. Jurnal Media Akademik, 2024.
Koeswarni, Friska Elisabeth. Keabsahan Perjanjian Novasi Subyektif Pasif Dalam Peralihan Kredit Pemilikan Rumah Yang Dituangkan Dalam Akta Jual Beli. Jurnal, Pakuan Law Review, Volume 09 Nomor 04, Oktober – Desember 2023.
Kristiyanti, C.. Fungsi dan Peran Anjak Piutang dalam Mendukung Likuiditas Perusahaan. Jurnal Keuangan dan Perbankan, 2019.
Mawardi, A. Analisis Implementasi Anjak Piutang pada Perusahaan Pembiayaan di Indonesia, Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keuangan, 2020.
Mochtar, Dewi Astutty. "Asas Keseimbangan dalam Pelaksanaan Perjanjian Anjak Piutang (Anjak piutang)." Jurnal Hukum Ekonomi, 2019.
Nugroho, Dwi Santoso. " Perlindungan Hukum bagi Kreditur dalam Transaksi Anjak piutang di Indonesia ." Jurnal Yuridika, 2019.
Satrio, Rachmad Setiawan dan J. Penjelasan Hukum tentang Cessie. Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010.
Schmidt, Henry. " The Role of Anjak piutang in International Trade: Risks and Legal Challenges." International Financial Law Review, 2021.
Susanto, Zulaikah & Is. “Manajemen Pendanaan dan Jasa Perbankan Syariah.” Jurnal Fakultas Hukum, Universitas: UIN Raden Intan Lampung, 2020.
Syahputra, Dandi Herdiawan. “Perbandingan Teori dan Praktik Tata Negara antara Indonesia dengan Inggris Amerika Serikat”, Jurnal Ilmu Hukum Prima Vol. 6, No. 2 Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Tahun 2023.
Tejaningrum, Ayi. “Kedudukan Anjak Piutang Sebagai Alternatif Pembiayaan dan Jaminannya Menurut Hukum Positif Indonesia.” Jurnal Fakultas Hukum Universitas: Universitas Widyatama, 2020.
Thirda, Zylvia & Sjahdeini, Sutan Remy. " Tinjauan Hukum terhadap Perkembangan Kegiatan Anjak Piutang (Anjak piutang) Internasional di Indonesia dalam Memperlancar Transaksi Perdagangan Internasional." Jurnal Hukum Bisnis, Universitas Indonesia, 1995.
Syahputra, Dandi Herdiawan. Perbandingan Teori dan Praktik Tata Negara antara Indonesia dengan Inggris Amerika Serikat. Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia Jurnal Ilmu Hukum Prima Vol. 6, No. 2; 2023.
REGULATIONS
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juncto Undang-Undang Nomor Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
Undang – Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana mengubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan.
Undang-Undang No. 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara
Undang-Undang No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK)
Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991 Kegiatan Sewa Guna Usaha (leasing)
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.03/2022 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 Tahun 2014 tentang Layanan Keuangan tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.03/2017 Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan ini juga dikenal sebagai peraturan mengenai equity crowdfunding berbasis teknologi informasi
Surat Edaran OJK Nomor 49/SEOJK.05/2017 adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Laporan Keuangan Berkala Perusahaan Pembiayaan.
ATURAN LUAR NEGERI
Regulation (EC) No 593/2008 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 on the law applicable to contractual obligations (Rome I).
Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP). Manual of Regulations for Banks – Cross-Border Financing Provisions, 2021. (Dasar hukum internasional yang diadopsi di Filiphina.)
Bank Negara Malaysia. Trade Finance and Factoring Guidelines, 2021.
Monetary Authority of Singapore (MAS). Guidelines on Factoring Transactions and Cross-Border Trade Finance dan UNIDROIT. (1988). UNIDROIT Convention on International Factoring, 2022. (Dasar hukum internasional yang diadopsi di Singapura).
UNIDROIT. "Model Law on Factoring: Legal Framework and Implications for Emerging Markets." UNIDROIT Review, 2024.
UNIDROIT. “Model Law on Factoring. International Institute for the Unification of Private Law.” UNIDROIT, 2023.
International Factors Group (IFG). Factoring: Domestic and International Practices, 2018.
ARTICLES AND SOURCES FROM THE INTERNET
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Judul: “Pemerintah Dorong UMKM Naik Kelas, Tingkatkan Kontribusi terhadap Ekspor Indonesia”, diterbitkan: 30 Januari 2025 (berisi data tahun 2023), Link: https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6152
UNIDROIT Convention on International Factoring, 1988.
Link: https://www.unidroit.org/instruments/factoring/convention/
UNIDROIT. "Model Law on Factoring: Legal Framework and Implications for Emerging Markets."
Link: https://www.unidroit.org/instruments/factoring/model-law-on-factoring/
Regulation (EC) No 593/2008 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 on the law applicable to contractual obligations (Rome I). Link: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2008/593/oj/eng
Sekar A.P, A., & Haryanto, I. (2021). Penerapan Force Majeure Pada Kontrak Internasional Akibat Covid-19 Ditinjau Dari UNIDROIT. Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani, 11(2), 253–268.
Link: https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/humani.v11i2.3028
Ivan Apthioman. Jasa Factoring sebagai katalis Bisnis UMKM. Laman Investor.ID, link: https://investor.id/opini/200582/jasa-factoring-sebagai-katalis-bisnis-umkm#goog_rewarded
Laman Website FCI, Tentang FCI, Link: https://fci.nl/en
